A. LATAR BELAKANG
Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan
kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah
maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data
kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (kota, kecamatan,
kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.
Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk itu sendiri
oleh karena itu informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi
strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan Pembangunan
berwawasan kependudukan dan berkelanjutan Pembangunan berwawasan
kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan
kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai
indikator outcome dari semua program kegiatan pembangunan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji
untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pilihan prioritas pagu indikatif
pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan
pengembangan model kelembagaan demokrasi. Berkenaan dengan penyajian
data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan
pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik,

lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan
manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan
dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara
baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan
kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN

Penyusunan Profil Perkembangan Data Kependudukan Kabupaten Blitar
tahun 2025 bertujuan untuk menyajikan data dan memberikan informasi
perkembangan kependudukan Kabupaten Blitar tahun 2025, supaya dapat
dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan,
dan perencanaan tolok ukur kinerja pembangunan daerah.