Penyusunan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Tebo merupakan implementasi amanat Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013, yang menetapkan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai sumber utama untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Dalam kerangka Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019), pengolahan data administratif kependudukan menjadi data agregat statistik sektoral memerlukan standardisasi metodologi dan metadata yang baku. Hal ini diperlukan untuk menjamin keakuratan data serta mencegah duplikasi kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, sehingga data yang dihasilkan memiliki legalitas dan kualitas yang diakui secara nasional.

1. Menyediakan basis data statistik sektoral mengenai kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi di Kabupaten Tebo.
2. Menghasilkan indikator kependudukan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan keterpaduan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penerapan standar data dan metadata statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia.
4. Mendukung ketersediaan data bagi pemangku kepentingan dalam rangka alokasi anggaran, pelayanan publik, dan proyeksi kebutuhan pembangunan di masa mendatang.