Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas (Berg & Marques, 2013). Penyediaan infrastruktur ditujukan untuk memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pemenuhan ketersediaan Infrastruktur terdapat dalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yakni pada misi ke tiga yaitu mewujudkan lingkungan perkotaan yang indah, kolaboratif, berkelanjutan dan lestari. Dalam hal ini, pembangunan kota ideal yang dimaksud dalam misi ketiga tersebut adalah perhatian pada kemajuan infrastruktur, ekonomi, penciptaan lingkungan yang harmonis, menyenangkan dan ramah bagi penghuninya.  Fokus infrastruktur yang memadahi dalam hal ini adalah kemudahan dalam akses layanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang bersih dan aman dapat terpenuhi dengan baik. 

Salah satu upaya untuk memacu optimalisasi penyediaan layanan infrastruktur yakni melalui identifikasi persepsi dan perspektif masyarakat atas layanan infrastruktur yang sudah disediakan pemerintah. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah alat indikator untuk mengukur kualitas layanan infrastruktur daerah. IKLI menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Malang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2025-2029. Sasaran yang menjadi objek infrastruktur pada pengukuran IKLI Kota Malang meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, moda transportasi, air bersih, fasilitas umum perumahan dan permukiman serta ruang publik. Pengukuran IKLI melalui identifikasi persepsi dan perspektif masyarakat sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam hal ini, pengukuran IKLI meliputi 5 indikator yakni ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan dan kontribusi terhadap perekonomian.

Pengukuran IKLI Kota Malang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan masih terus dilaksanakan sampai pada tahun 2029. Selama periode tahun 2019 sampai pada tahun 2025, nilai IKLI Kota Malang terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur Kota Malang dalam hal utilitas dan dampaknya terhadap ekononomi masyarakat.  Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang berperan sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat. 

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan kondisi riil layanan infrastruktur di Kota Malang meliputi jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, fasilitas umum perumahan dan permukiman, dan ruang publik.

2. Mengukur indeks kualitas layanan infrastruktur tahun 2026 dan proyeksni nilai IKLI sampai pada tahun 2029.

3. Menganalisis capaian dan target nilai IKLI yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Amlang Tahun 2025-2029.

4. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan infrastruktur Kota Malang.

5. Memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah dalam hal pembangunan layanan infrastruktur daerah dalam bentuk policy brief.