Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (adequate shelter for all), pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. 

Dalam hal kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk sub urusan Perumahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota. 

Salah satu jenis pelayanan dasar dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana adalah bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi kerumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Untuk merealisasikan fasilitasi pendampingan akses  rumah sewa yang layak huni dan terjangkau, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Pemutakhiran Data Rumah Sewa Milik Masyarakat yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.

Tujuan Pemutakhiran Data Rumah Sewa Milik Masyarakat adalah menyediakan akses  rumah sewa di wilayah Kota Banjarmasin yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat korban bencana atau  yang terdampak relokasi program pemerintah daerah yang tinggal di rumah sewa.