Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Pendataan Karakteristik Penyusun Indeks Desa Di Indonesia Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data	Pendataan Lengkap
Instansi	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Tanggal Terbit	11 Maret 2026
Identitas Rekomendasi	V-26.0000.006

Judul Kegiatan :

Pendataan Karakteristik Penyusun Indeks Desa di Indonesia

Tahun:

2026

Cara Pengumpulan Data:

Pendataan Lengkap

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan,12750, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon:

021 - 7994372

Faksmile:

Email:

humas@kemendesa.go.id

II. Penanggung Jawab

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

Eselon 1:

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Eselon 2:

Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Lilis Yuliana

Jabatan:

Analis Kebijakan Ahli Madya

Alamat:

Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan

Telepon:

0819-0566-7844

Faksmile:

Email:

lilisyuliana34@yahoo.co.id

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Penggunaan data dan informasi menjadi elemen penting dalam menunjang kegiatan kerja, terutama dalam menyusun strategi pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, pemanfaatan data yang akurat dan terukur menjadi mutlak diperlukan untuk menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Indeks Desa hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih efektif dan esien.

Indeks Desa bertujuan mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Melalui Indeks Desa, pemerintah dapat menyalurkan sumber daya secara tepat guna serta memantau kemajuan pembangunan desa secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi Dalam penyusunan ID, 6 dimensi dibentuk oleh 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;

2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;

3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 Indikator;

4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;

5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;

6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pemutakhiran data Indeks Desa dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan

3.2. Tujuan Kegiatan:

Pemuktahiran Data Indeks Desa bertujuan untuk menghasilkan indeks desa yang bertujuan mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

Kegiatan		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A.	Perencanaan/Persiapan	01 Januari 2026	11 Maret 2026
B.	Pelaksanaan Lapangan	12 Maret 2026	30 Juni 2026
C.	Pengolahan	01 Mei 2026	30 Juni 2026
D.	Analisis	01 Mei 2026	10 Juli 2026
E.	Penyajian	11 Juli 2026	31 Agustus 2026

3.4. Variabel yang Dikumpulkan:

No.	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
1	Akses terhadap PAUD / TK / Sederajat	Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia tiga tahun sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut	tahun berjalan
2	Akses terhadap Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sederajat	Pelayanan bidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat beserta intervensi optimalisasi aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa.	tahun berjalan
3	Akses terhadap Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (MTs) /Sederajat	Pelayanan bidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat beserta intervensi optimalisasi aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa.	tahun berjalan
4	Akses terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	Pelayanan bidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat beserta intervensi optimalisasi aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.	tahun berjalan
5	Layanan Sarana Kesehatan	Tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Juga merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.	tahun berjalan
6	Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/ Pondok bersalin desa (Polindes)	Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Pos Kesehatan Desa merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa. Pondok bersalin desa merupakan salah satu bentuk partisipasi/ peran serta masyarakat (UKBM) dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB di Desa. Polindes hanya dapat dirintis di Desa yang telah memiliki bidan yang tinggal di desa tersebut.	tahun berjalan
7	Aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, hari buka Pos Pelayanan Terpadu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan.	tahun berjalan
8	Ketersediaan Layanan Dokter	Layanan yang diberikan oleh orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan (Dokter) serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan	tahun berjalan
9	Ketersediaan Layanan Bidan	Layanan yang diberikan oleh orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan (Bidan) serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bidan desa yang ditempatkan di Desa, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun luar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan perangkat Desa	tahun berjalan
10	Ketersediaan Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya	Layanan yang diberikan oleh orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam: (a)Perawat (b) Ahli Gizi (c)Tenaga kesehatan masyarakat (d) Kader kesehatan/peer counselor	tahun berjalan
11	Jaminan Kesehatan Nasional	Perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	tahun berjalan
12	Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik)	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik (air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama) dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	tahun berjalan
13	Air Minum	Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Air minum yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selanjutnya,disebut akses air minum aman jika rumah tangga menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam rumah atau di halaman rumah (on premises), tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan kualitas air minum memenuhi syarat kualitas air minum.	tahun berjalan
14	Akses Listrik	Penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.	tahun berjalan
15	Layanan Telekomunikasi	Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud adalah: Penyediaan layanan telepon dan internet.	tahun berjalan
16	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Berikut merupakan kriteria RTLH yang dimaksud (dapat juga dikatakan RTLH apabila memiliki 3 kriteria yang dimaksud): (a) Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah lapuk/rusak dan/atau dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni (b) Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak; (c) Tidak memiliki sarana dan prasarana utama (air yang layak, sanitasi aman (tempat mandi, cuci, dan kakus), dan sarpras penunjang lainnya; (d) Luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang)	tahun berjalan
17	Kearifan Sosial/Budaya	Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari sebagai salah satu aturan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kearifan lokal bisa berupa kearifan sosial/budaya (Contohnya seperti Awig-awig, Ulap Doyo, dan sebagainya); dan keagamaan (Contohnya seperti syukuran, ritual atau upacara adat agama, dan sebagainya).	tahun berjalan
18	Frekuensi Gotong Royong	Kegiatan yang dilaksanakan secara bersamasama dan memiliki sifat sukarela, agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancer, ringan, dan mudah.	tahun berjalan
19	Kegiatan Olahraga	Segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.	tahun berjalan
20	Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial	Upaya mitigasi dan penanganankonflik sosial berupa: (a)Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b)Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c)Meredam potensi konflik; dan (d)Membangunsistem peringatan dini. Konflik Sosial merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanandan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	tahun berjalan
21	Satuan Keamanan Lingkungan	Satuanmasyarakat yang mengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannyabaik berupa aktivitas dan upayanya pemenuhan fasilitas dalam mendukung sistem keamanan yang dimaksud.	tahun berjalan
22	Taman BacaanMasyarakat/Perpustakaan Desa	Perpustakaaan yang disediakan oleh desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. Dengan operasional jam kerja maksimal adalah 10 jam dalam satu hari.	tahun berjalan
23	Fasilitas Olahraga	Fasilitas yang diberikan untuk kegiatan yang mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk berolahraga dan dapat diakses secara gratis.	tahun berjalan
24	Keberadaan Ruang Publik Terbuka	Ruang milik bersama dimana publik dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan tidak dikenakan biaya untuk memasuki area tersebut. Adapun fungsi yang dimiliki ruang terbuka publik antara lain: (a) Tempat bermain, tempat bersantai, tempat interaksi sosial baik secara individu ataupun kelompok, tempat peralihan dan tampat menunggu (b) Sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan udara segar dari alam (c) Sebagai sarana penghubung dari suatu lokasi ke lokasi lain (d) Sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan.	tahun berjalan
25	Keragaman Aktivitas Ekonomi	Urusan harta dan kekayaan, baik yang berkaitan dengan pengembangan, kepemilikan dan distribusi. Ragam aktivitas ekonomi dibagi menjadi berbagai sektor, yaitu: Primer, Sekunder dan Tersier	tahun berjalan
26	Produk Unggulan Desa	Barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menujudan mampu memasuki pasar global.	tahun berjalan
27	Ekonomi Kreatif	Perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atauteknologi.	tahun berjalan
28	Kerjasama Desa	Kesepakatan bersama antar- desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan danpemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajibanpara pihak.	tahun berjalan
29	Akses Terhadap Pendidikan Non- Formal/Pusat Keterampilan/Kursus	Sebuah tempat yang mewadahi dan memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan proses untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mempelajari sesuatu sampai menjadi ahli, pandai, dan cakap dibidang yang ditekuni tersebut.	tahun berjalan
30	Pasar Rakyat	Tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.	tahun berjalan
31	Toko/Pertokoan	Usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang yang bersifat melayani pelanggan atau konsumen datang untuk membeli barang tidak dengan mandiri, yaitu dengan dilayani langsung oleh pelayan toko kelontong tersebut, dan pada umumnya pada toko kelontong berskala kecil di mana pelayan toko merangkap sebagai kasir.	tahun berjalan
32	Kedai/Rumah Makan	Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang hotel, bahwa Kedai termasuk sebagai bagian jenjang Kualifikasi 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) untuk sub- bidang food and beverage service. Penilaian aspek kedai/rumah makan dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses masyarakat untuk dapat mengakses layanan berdasarkan jarak dari pusat desa yaitu kantor desa terhadap kedai/rumah makan yang dihitung.	tahun berjalan
33	Penginapan	Usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.	tahun berjalan
34	Layanan Pos dan Logistik	Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan LayananKeagenan Pos untuk kepentingan umum Logistik merupakan bagian dari rantai pasok (supply chain)yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melaluiproses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportation), distribusi (distribution), dan penghantaran pelayanan(delivery services) sesuai denganjenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara efektif dan efisien, mulai dari titik asal (point of origin) sampai dengantitik tujuan (point of destination).	tahun berjalan
35	Lembaga Ekonomi	Termasuk Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.	tahun berjalan
36	Layanan Keuangan	Menurut Undang- undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdiri dari: (a) Layanan Perbankan: adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkantaraf hidup rakyat banyak. (b) Layanan Fasilitas Kredit: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.	tahun berjalan
37	Kearifan Lingkungan	Pengetahuan yang diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang khas. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk ide,aktivitas dan peralatan. Kearifan lingkungan yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk tersebut dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas pendukungnya.	tahun berjalan
38	Sistem Pengelolaan Sampah	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.	tahun berjalan
39	Tingkat Pencemaran Lingkungan	Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup olehkegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	tahun berjalan
40	Penanggulangan Bencana	Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.	tahun berjalan
41	Kondisi Jalan di Desa	Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desaserta jalan lingkungan di dalam desa. Penilaian komponen kondisi jalan dilakukan berdasarkan jenis permukaan jalan di sebagian besar desa dan kualitas jalan di sebagian besar desa.	tahun berjalan
42	Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa	Komponen utama alat penerangan jalan yang meliputi bangunan konstruksi, catu daya, luminer, peralatan kontrolidan, dan peralatan proteksi. Penilaian kondisi penerangan jalan utama desa dilakukan berdasarkan ketersediaan penerangan di jalan desa dengan minimal komponen utama sesuai peraturan yang berlaku) yang dinilai berdasarkan ketersediaan fasilitas dan waktu operasional berdasarkan jumlah jam dalam satu hari(maksimal operasional 12 jam dalam satu hari.	tahun berjalan
43	Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/Sejenis	Sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Penilaian ketersediaan angkutan umum dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan dan waktu operasional layanan angkutan umum.	tahun berjalan
44	Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa	Pelayanan Kelengkapan Administrasi Desa, Kewenangan Desa, Keberadaan Peta Batas Desa, Kelengkapan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatandi Desa dan Keberadaan Aktivitas PemberdayaanMasyarakat. Penilaian mengenai pelaksanaan pelayanan dan administrasi desa dilakukan berdasarkan ketersediaan aparatur pemerintahan desa dan waktu layanan hari kerja yang diberikan dalam waktu satu minggu (7 hari).	tahun berjalan
45	Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)	Layanan pengaduan masyarakat desa, urusan administrasi masyarakat desa, pelayanan desa untuk publikasi informasi kepada masyarakat desa dan keperluan lainnya (seperti rekomendasiMusyawarah Desa, portal berita masyarakat desa, dan sebagainya). Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dan dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.	tahun berjalan
46	Musyawarah Desa	Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Unsur masyarakat atau kelompok masyarakat perlu terlibat untuk menjaga inklusivitas musyawarah desa. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, dan lainnya. Selain itu, keterlibatan kelompok marjinal yang mencakup penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia, kelompok masyarakat miskin dan kelompok lainnya yang terkait juga akan meningkatkan kualitas inklusivitas musyawarah desa. Penilaian musyawarah desa dilakukan berdasarkan FrekuensiMusyawarah Desa, Keterlibatan kelompok masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya, dan tindak lanjut dariMusyawarah tingkat Desa.	tahun berjalan
47	Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa	Segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan PemerintahanDesa dalamrangka pelaksanaan otonomi Desa. Sedangkan, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.	tahun berjalan
48	Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa	Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Penilaian jumlah kepemilikan dan produktivitas aset desa dilihat berdasarkan ketersediaan aset desa, produktivitas kepemilikan aset desa dan inventarisasi aset desa	tahun berjalan

IV. Desain Kegiatan

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

Berulang

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Seluruh Wilayah Indonesia

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Mengisi Kuesioner Sendiri
Pengumpulan Data Sekunder

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
Lainnya : Data Skunder bersumber dari Data Adminstrasi Desa yang di input dalam Template Excel dan Website Indeks Desa

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)?

6.2. Petugas Pengumpulan Data:

Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak

6.3. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

Sma Atau Smk

6.4. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas

: 23843 orang

Pengumpul data/enumerator

: 75265 orang

6.5. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Kunjungan Kembali
Supervisi

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)

: Ya

Penyandian (Coding)

: Ya

Data Entry

: Ya

Penyahihan (Validasi)

: Ya

7.2. Metode Analisis:

Analisis Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

Lainnya : Desa

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

Lainnya : Desa

VIII. Diseminasi Hasil

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum

Tercetak (Hardcopy)

: Ya

Digital (Softcopy)

: Ya

Data Mikro

: Tidak