Pendataan Lembaga Penerima Hibah agar valid dan Terstruktur. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto. Bagian Kesra mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk memudahkan dalam mencari data Penerima Hibah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Mojokerto dari Tahun ke Tahun.