Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan 
memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada konteks ini, maka masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses ke perpustakaan dan layanannya, serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Dengan demikian, pembangunan perpustakaan kini telah menjadi urusan pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Perpustakaan Nasional, selaku perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan, diamanatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi terkait pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah agar capaian dan dampak yang dihasilkan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber informasi serta memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai layanan dan fasilitas di perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Formulasi pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 
memerlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pemustaka. Dengan demikian, disparitas pembangunan dapat diminimalisir serta sebaran perpustakaan dapat berkeadilan antar provinsi dan kabupaten/kota sebagai hak masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka disusunlah buku Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini sebagai pedoman dalam pengukuran angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Melalui buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan/referensi bagi Dinas Perpustakaan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sebagai pelaksana fungsi pembina semua jenis perpustakaan di wilayahnya, dalam rangka melakukan pengukuran angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

1. Tersedianya alat ukur baku untuk Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat (IPLM) yang diterapkan secara universal oleh pemerintah pusat (Perpustakaan Nasional) dan daerah (dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota). Alat ukur baku (standar) yang telah disepakati bersama tersebut akan memudahkan dalam penyusunan pemetaan kondisi dan perkembangan semua jenis perpustakaan baik di level 
daerah maupun pusat.

2. Tersedianya format baku penyajian hasil pengukuran Indeks 
Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat (Perpustakaan Nasional) dan daerah (dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota). Format baku tersebut akan memudahkan dalam penyusunan, penggunaan dan pengembangan sistem pengukuran IPLM.

3. Tersedianya pengelolaan data dan sistem data IPLM yang terpadu, terintegrasi, dan diinput secara berkelanjutan. Dengan demikian angka fluktuasi skor IPLM, baik level nasional hingga kabupaten/kota, akan dapat terpantau setiap tahunnya.

4. Terwujudnya akselerasi dan peningkatan kinerja pengelola dan 
penyelenggara perpustakaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pembinaan perpustakaan di wilayahnya dan pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah di bidang Perpustakaan. IPLM merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci di bidang Perpustakaan, selain Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM). Untuk mempelajari pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dapat merujuk pada buku Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca 
Masyarakat.