Secara historis dan hukum, latar belakang pendataan ormas dipicu oleh beberapa faktor utama:

• Amanat Undang-Undang: Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 (dan perubahannya dalam Perpu No. 2 Tahun 2017), negara wajib mendata organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela.
• Pertumbuhan Pesat Ormas: Seiring dengan semangat demokrasi, jumlah ormas di Indonesia melonjak tajam. Tanpa pendataan, pemerintah sulit memetakan mana organisasi yang aktif dan mana yang hanya "papan nama".
• Ketertiban Administrasi: Banyaknya bantuan hibah atau dana sosial dari pemerintah memerlukan verifikasi legalitas agar penyaluran dana tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pengumpulan data ini memiliki tujuan strategis bagi pemerintah maupun organisasi itu sendiri:

• Legalitas dan Pengakuan Resmi: Memberikan status hukum yang jelas bagi ormas, baik melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri maupun pengesahan badan hukum di Kemenkumham.
• Pemetaan dan Database Nasional: Membangun database terpadu (seperti Sistem Informasi Ormas/SIORMAS) untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
• Pengawasan dan Pembinaan: Memastikan kegiatan ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendataan memudahkan pemerintah memberikan pembinaan jika terjadi penyimpangan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong ormas untuk lebih transparan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan, terutama jika mereka mengelola dana publik atau bantuan asing.
• Pemberdayaan: Memudahkan pemerintah untuk melibatkan ormas dalam program pembangunan nasional sebagai mitra strategis.