Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Dan Tuntutan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan, Maka Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Dituntut Untuk Memenuhi Harapan Masyarakat Dalam Melakukan Pelayanan. Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintahan Saat Ini Dirasakan Belum Memenuhi Harapan Masyarakat. Hal Ini Dapat Diketahui Dari Berbagai Keluhan Masyarakat Yang Disampaikan Melalui Media Massa Dan Jejaring Social. Tentunya Keluhan Tersebut, Jika Tidak Ditangani Memberikan Dampak Buruk Terhadap Pemerintah. Lebih Jauh Lagi Adalah Dapat Menimbulkan Ketidakpercayaan Dari Masyarakat. Tugas Utama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Adalah Melayani Masyarakat. Sehingga Pemerintah Perlu Terus Berupaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sebagaimana Yang Diamanatkan Dalam Undang – Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perlu Disusun Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai Tolak Ukur Untuk Menilai Tingkat Kualitas Pelayanan Secara Berkala (pasal 38 Ayat 1). Berkaitan Dengan Hal Tersebut Di Atas, Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi Menyelenggarakannya Pada Unit Pelayanan Publik, Meliputi : Unit Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (bkpsdmd) Kota Cimahi Dengan Berpedoman Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Melalui Survei Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Tujuan Kegiatan Ini Adalah Sebagai Berikut : 

1. Untuk Mengukur Dan Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bkpsdmd Kota Cimahi Tahun 2026 Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Untuk Mengetahui Harapan Dan Kebutuhan Masyarakat Melalui Data Indeks Kepuasan Masyarakat Yang Diperoleh Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
3. Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Publik Melalui Hasil Pendapat Dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Yang Diberikan Oleh Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Untuk Mengetahui Kelemahan Atau Kekurangan Dari Pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2026 Sebagai Salah Satu Unit Penyelenggara Publik.
5. Sebagai Sarana Pengawasan Bagi Masyarakat Terhadap Kinerja Unit Pelayanan Publik