Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi pemerintah di berbagai sektor pelayanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan. Hal ini menegaskan bahwa kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur kualitas layanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat terhadap layanan, unit-unit penyelenggara layanan publik dituntut untuk memenuhi harapan seluruh penerima layanan.

Berbagai unit layanan publik memiliki cakupan yang beragam, sehingga penting untuk menerapkan metode survei kepuasan masyarakat yang konsisten guna menciptakan Indeks Kepuasan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan tersebut memberikan panduan kepada penyelenggara layanan untuk melibatkan masyarakat dalam menilai kinerja layanan publik dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan perlu melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Diharapkan survei kepuasan masyarakat ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kedepannya pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lamongan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
2. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
3. Mengidentifikasi indikator pelayanan apa saja yang masih perlu ditingkatkan pada unit pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.