Penyelenggaran pelayanan publik dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Uu No. 25 tahun 2009, bahwa seluruh sektor pemerintah baik pusat maupun daerah harus melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan Publik merupakan fungsi melekat pada setiap Aparatur Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pemberi pelayanan publik (publik service). Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan, untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat dilakukan melalui metode survei dengan berpedoman kepada peraturan menpan RB Nomor 14 tahun 201

1. Memperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai Pedoman untuk mengukur perubahan nilai Kepuasan Masyarakat serta dasar penyelenggaraan konsultasi Publik ke depan
2. Terukurnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang dilakukan BPKAD Kota Cimahi
3. Terpetakannya Kinerja Pelayanan Publik sebagai Dasar Penetapan Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cimahi