Direktorat Layanan Ekosistem Digital sebagai salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terutama dibidang Perizinan Penyelenggaraan Pos. Menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia pada tahun 2023 memberikan penilaian bahwa Layanan Publik Pos pada Direktorat Layanan Ekosistem Digital mendapatkan nilai Indeks 4,66 dengan kategori A yang berarti Pelayanan Publik yang diberikan oleh Layanan Publik Pos pada Direktorat Layanan Ekosistem Digital merupakan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan hasil pelaksanaan e-survey pada tahun 2024 terdapat penurunan kepuasan di produk layanan yang terdiri dari Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif dan Sarana Prasarana serta Prosedur Layanan, hal ini disebabkan adanya perubahan sistem permohonan izin penyelenggaraan pos dengan mulai diimplementasikannya proses permohonan izin penyelenggaraan pos berbasis risiko, namun produk layanan naik pesat dikarenakan sistem e-licensing pos melalui Sipaola sudah dapat di implementasikan pada permohonan izin penyelenggaraan pos baru dengan metode integrasi SSO (Single Sign On) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) serta Kementerian/Lembaga/Daerah tidak boleh mengeluarkan produk izin melainkan hanya bisa melalui sistem OSS RBA

Berdasarkan data rekap statistik hasil survey  IKM dan IPP dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 namun pada grafik IPP bila dibandingkan pada 2022 belum mengalami penurunan namun mengalami peningkatkan bila dibandung tahun 2023. Dari hasil tersebut setelah diolah data responden berdasarkan metode likert maka hasilnya survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,89 (skala 4) dan survey Indeks Integritas Pelayanan Publik sebesar 9,61 (skala 10). Untuk target 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 3,5 dan Indeks Integritas Pelayanan Publik adalah 8,5. Sehingga dapat  disimpulkan bahwa hasil survey pelayanan publik pelayanan perizinan penyelenggaraan pos telah melampaui target yang ditetapkan.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perbaikan dari masukan masyarakat yang menggunakan layanan pos melalui pengisian survey kepuasan Masyarakat dan survey integritas pelayanan publik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah dengan hasil pengolahan survey akan di dapatkan perbaikan yang diharapkan oleh Masyarakat terhadap kualitas layanan yang di inginkan sehingga hal ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kualitas layanan publik. Sebagai berikut tujuan dari pelaksanaan Survey Penilaian Kualitas Layanan Publik Perizinan Penyelenggaraan Pos;

1. Terukurnya penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat; 

2. Terciptanya evaluasi pelayanan publik yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat dalam melakukan permohonan izin penyelenggaraan pos;

3. Terukurnya penilaian atas integritas petugas pelayanan publik terhadap anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

4. Terciptanya pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap integritas petugas pelayanan publik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;

5. Terwujudnya perbaikan-perbaikan yang terukur dari harapan masyarakat secara terperinci sehingga lebih akurat penilaian yang diinginkan masyarakat terhadap pelayanan publik.