Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Dalam ekosistem pemerintahan daerah, khususnya pada tingkat kabupaten dan kota, risiko terjadinya penyimpangan kekuasaan seringkali berakar pada interaksi langsung antara penyedia layanan publik dan pengguna layanan. Komitmen pemerintah pusat dalam memberantas korupsi telah melahirkan berbagai instrumen pengukuran, namun kebutuhan akan data yang spesifik, relevan, dan aktual pada level lokal menuntut adanya pengembangan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara mandiri oleh setiap pemerintah daerah. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman teknis yang mampu memotret integritas birokrasi secara objektif, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyusunan IPAK daerah bukan sekadar tugas administratif untuk memenuhi persyaratan penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melainkan sebuah upaya sistemik untuk mendeteksi kerentanan korupsi sejak dini. Dengan memahami persepsi masyarakat mengenai kualitas integritas layanan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan segera, mulai dari transparansi prosedur hingga perilaku aparatur di lapangan.