Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Kompilasi Data Kesertaan KB Tahun 2026
Cara Pengumpulan Data	Kompromin
Instansi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tanggal Terbit	27 Februari 2026

Judul Kegiatan :

Kompilasi Data Kesertaan KB

Tahun:

2026

Cara Pengumpulan Data:

Kompromin

I. Penyelenggara

1.1. Instansi Penyelenggara:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Jl. Raya Solo No.78, Jiwan, Madiun, Jawa Timur 63161

Telepon:

Faksmile:

Email:

daldukkabmadiun@gmail.com

II. Penanggung Jawab

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:

Rahayu Susanti, S. STP, M. Si

Jabatan:

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Alamat:

Jl. Raya Solo No78 Jiwan

Telepon:

0351 464381

Faksmile:

0351464381

Email:

dppkbpppa.kabmadiun@gmail.com

III. Perencanaan dan Persiapan

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas untuk melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kemudian diperkuat dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Di dalamnya menyebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan yang salah satunya adalah Kompilasi Data Kesertaan Keluarga Berencana (KB)

3.2. Tujuan Kegiatan:

Data dan informasi pelaksanaan pelayanan KB yang dikumpulkan akan digunakan sebagai alat monitoring pencapaian kinerja program dan pengambilan keputusan.
Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di berbagai tingkatan wilayah (tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten)

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

Kegiatan		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
A.	Perencanaan/Persiapan	01 Januari 2026	12 Februari 2026
B.	Pelaksanaan Lapangan	13 Februari 2026	31 Desember 2026
C.	Pengolahan	13 Februari 2026	31 Desember 2026
D.	Analisis	13 Februari 2026	31 Desember 2026
E.	Penyajian	01 Januari 2027	31 Maret 2027

3.4. Variabel yang Dikumpulkan:

Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
Tanggal	Waktu/peristiwa pelayanan KB	Saat pelayanan
Nama Suami	Identitas pria yang sah secara hukum dan agama sebagai kepala rumah tangga akseptor KB	Saat pelayanan
NIK istri	Identitas kependudukan individu wanita yang sudah menikah yang tetap diakui secara mandiri untuk keperluan validasi data kependudukan	Saat pelayanan
Nama Istri	Identitas wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami	Saat pelayanan
Tanggal lahir istri	waktu spesifik saat seorang perempuan yang berstatus sebagai istri dilahirkan ke dunia	Saat pelayanan
Alamat	kumpulan informasi terstruktur—meliputi nama jalan, nomor rumah, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, hingga kode pos—yang digunakan untuk menunjukkan lokasi fisik suatu tempat (rumah, kantor, atau gedung) secara spesifik	Saat pelayanan
No handphone	pengidentifikasi numerik unik yang terdiri dari rangkaian angka (biasanya 10-13 digit) yang terhubung ke perangkat seluler pribadi	Saat Pelayanan
Status Peserta KB	catatan resmi mengenai identitas, riwayat kesehatan, dan penggunaan alat kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS)	Saat Pelayanan
Informed Consent	persetujuan tertulis tentang tindakan medis yang diberikan kepada klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut	Saat pelayanan
Pelayanan KB	serangkaian upaya, bantuan, dan pelayanan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang diberikan kepada pasangan usia subur untuk mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal kelahiran anak guna mewujudkan keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera	Saat pelayanan
Jenis tindakan	serangkaian intervensi medis, operatif, pemberian, pemasangan alat/obat kontrasepsi, serta layanan konseling yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan) kepada pasangan usia subur (PUS).	Saat pelayanan
Jenis alokon	Alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Saat pelayanan
Pelayanan Kasus	Tindakan pelayanan terhadap kasus penggunaan metode kontrasepsi sebagai berikut: 1. Pencabutan adalah tindakan pencabutan IUD atau implan yang disebabkan habis masa pemakaian, komplikasi, atau ganti jenis kontrasepsi lainnya. 2. Komplikasi berat adalah gangguan kesehatan akibat pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi, yang harus dilayani secara intensif dan perlu rawat inap di Rumah Sakit. 3. Kegagalan adalah kasus kehamilan pada akseptor KB aktif yang pada saat tersebut menggunakan metode kontrasepsi.	Saat pelayanan
Penggunaan Asuransi	Asuransi yang digunakan oleh peserta KB saat dilakukan pelayanan KB dengan jenis sebagai berikut: 1. BPJS Kesehatan adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu BPJS Kesehatan, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun bukan penerima bantuan iuran (non PBI). 2. Asuransi Lainnya adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu asuransi kesehatan lainnya di luar program BPJS Kesehatan yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri. 3. Tidak adalah peserta yang mendapat pelayanan KB tidak menggunakan jaminan kesehatan apapun, baik yang dimiliki secara gratis maupun dengan membayar/mendaftar secara mandiri.	Saat pelayanan
Sumber Alokon	alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diantaranya: 1. Alokon APBN adalah alat dan obat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang disediakan oleh pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 2. Alokon APBD adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 3. Alokon Mandiri adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan sendiri oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan bukan bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah.	Saat pelayanan
Pelayanan bergerak	asilitas layanan kesehatan yang mendatangi langsung masyarakat, terutama di wilayah sulit dijangkau (terpencil/miskin), untuk memberikan konseling dan metode kontrasepsi—khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Saat pelayanan

IV. Desain Kegiatan

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:

Berulang

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:

Bulanan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Longitudinal Panel

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Wilayah Kegiatan:

Nama Provinsi	Kabupaten/Kota

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Lainnya : Pengisian formulir oleh petugas faskes

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

VI. Pengumpulan Data

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)?

6.2. Petugas Pengumpulan Data:

Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak

6.3. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:

Diploma

6.4. Jumlah Petugas:

Supervisor/penyelia/pengawas

: 79 orang

Pengumpul data/enumerator

: 79 orang

6.5. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

Supervisi

VII. Pengolahan Dan Analisis

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)

: Ya

Penyandian (Coding)

: Ya

Data Entry

: Ya

Penyahihan (Validasi)

: Ya

7.2. Metode Analisis:

Analisis Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

Individu

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

Kabupaten Atau Kota
Kecamatan

VIII. Diseminasi Hasil

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum

Tercetak (Hardcopy)

: Tidak

Digital (Softcopy)

: Ya

Data Mikro

: Ya