Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap jenis pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan serta sebagai acuan dalam menilai kualitas pelayanan. Standar ini menjadi wujud komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh aparatur pemerintah di berbagai sektor.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diwajibkan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan ini menegaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan.

Sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Blitar, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar berkewajiban melaksanakan kegiatan SKM kepada pengguna layanannya. Tujuannya adalah untuk mengukur mutu pelayanan yang telah diberikan dan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026. Hasil IKM ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif dan akurat, serta memberikan masukan atau rekomendasi yang berguna bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar ke depannya.