Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang semakin luas. Peningkatan kewenangan tersebut menuntut aparatur pemerintah desa memiliki tingkat profesionalitas yang memadai agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun demikian, peningkatan kewenangan dan alokasi sumber daya desa belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur pemerintah desa secara terukur. Selama ini, penilaian kapasitas aparatur desa cenderung bersifat normatif dan parsial, sehingga belum dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan aparatur desa. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa sebagai instrumen strategis untuk mengukur, memetakan, dan mengevaluasi tingkat profesionalitas aparatur desa secara objektif dan sistematis, sekaligus menjadi dasar perencanaan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Gresik.

Tujuan dari dilaksanakannya penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintahan Desa, adalah:

1. Menyediakan alat ukur yang objektif dan terstandar

2. Memetakan kapasitas aparatur desa secara komprehensif

3. Menjadi dasar perencanaan peningkatan kapasitas aparatuf desa

4. Mendukung peningkatan kemandirian fiskal dan ekonomi desa

5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik desa

6. Memperkuat integritas dan pencegahan korupsi di tingkat desa

7. Mendukung transformasi digital pemerintahan desa

8. Menjadi indikator pengungkit (enabler) pencapaian RPJMD