Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat  Pemerintah Daerah yang diduduki   oleh   pegawai   negeri   sipil   dan   diberi   tugas, tanggung  jawab,  dan  wewenang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dalam penegakan Peraturan Daerah. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah.

   Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan penegakan Perda/Perkada, diperlukan pendataan secara up to date untuk menilai kinerja Satpol PP terutama pada bidang Gakda sekaligus menjadi acuan dalam memprediksi anggaran bidang Gakda Satpol PP Jawa Timur pada periode berikutnya.
 

Untuk mengetahui data terbaru mengenai pelaporan data kegiatan penegakan Perda/Perkada Satpol PP Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur