Penyelenggaraan pembangunan daerah menuntut perencanaan yang berkualitas, terukur, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terintegrasi, responsif, dan berbasis data. Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, kebutuhan akan instrumen evaluasi kualitas perencanaan pembangunan menjadi semakin strategis dalam rangka memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mengembangkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IPPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi dasar dalam memberikan pembinaan, memperbaiki proses perencanaan, dan mendorong keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah. Dengan demikian, penyusunan dokumen IPPD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga kebutuhan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.

Namun demikian, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar penilaian IPPD, baik dari aspek metodologi, ketersediaan data, maupun pemahaman substansi indikator. Kondisi ini menyebabkan masih rendahnya capaian nilai IPPD di sejumlah daerah, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis agar penyusunan dokumen IPPD dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai ketentuan. Pendampingan diperlukan agar perangkat daerah mampu memenuhi elemen penilaian IPPD secara menyeluruh melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, perbaikan tata kelola data, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Penyusunan Dokumen Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi standar dan indikator penilaian IPPD. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi gap, mengoptimalkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berdaya saing sesuai arah kebijakan nasional.

1. Untuk Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Dokumen Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2026

2. Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026