Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah, diperlukan standar harga yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Standar Harga Satuan Barang menyajikan perkembangan harga barang dengan pertambahan komponen tertentu. Komponen tersebut antara lain terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan penyedia serta Inflasi. Standar Harga Satuan (SHS) diharapkan akan memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong Perangkat Daerah untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun standar harga ini tercantum dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain pada:
Pasal 51 ayat 6: Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
Pasal 97 ayat 1: Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
a. indikator Kinerja;
b. tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
c. standar harga satuan;
d. rencana kebutuhan BMD; dan
e. Standar Pelayanan Minimal.
2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
Lampiran BAB III tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pada huruf B. Bagian a, poin 4 : dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
Pemerintah Kabupaten Bangli menyusun Standar Harga Satuan (SHS) yang terdiri dari Standar Harga Satuan (SHS), Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Standar Harga Satuan Biaya Lainnya (SBU). Standar Harga Satuan tersebut digunakan untuk implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
 

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun standar harga satuan tahun 2027 yang akuntabel dan realistis. Tujuannya adalah sebagai dasar acuan penyusunan anggaran Tahun 2027 yang efisien dan transparan.