Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sesuai Pasal 27 Perda No 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa  Kepala Bagian Hukum untuk bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan Perwali..Hasil dari kegiatan tersebut menjadi kinerja Bagian Hukum., sehingga diperlukan data rekapitulasi produk hukum daerah berupa Perda dan Perwali. 

Dalam  Penanganan Perkara sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Perwali No 55 tahun 2024 dijelaskan bahwa Bagian Hukum mempunyai tugas membantu membantu Asisten Pemerintahan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum , sehingga diperlukan data rekapitulasi jumlah penanganan perkara litigasi dan non litigasi.

 Untuk mengetahui  kinerja Bagian Hukum dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum  daerah dan penanganan perkara yang menghasilkan indikator Indikator Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Indikator Penanganan Perkara (Litigasi & Non-Litigasi) serta Indikator Pendukung (Dokumentasi & Edukasi) seperti Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)