Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, gedung sekolah, sistem penyediaan air bersih, dan sanitasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional. 

Secara sosial, ketersediaan infrastruktur jalan mutlak merupakan prasyarat kehidupan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur sebagai jaringan yang menyatukan berbagai wilayah secara nasional dan ketersediaan infrastruktur wilayah pada kawasan-kawasan perbatasan mendukung aspek pertahanan dan keamanan. Ketersediaan infrastruktur wilayah akan mendukung peran wilayah sebagai pelayanan jasa distribusi, penggerak kegiatan ekonomi, dan sumber kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Sementara, ketersediaan infrastruktur pedesaan akan mendukung pemasaran produk pertanian dan memberikan nilai tambah produksi masyarakat pedesaan.

Pemerintah Kota Probolinggo, seperti daerah-daerah lain, bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan banyaknya infrastruktur yang tersebar pada berbagai satuan kerja, maka diperlukan suatu sistem pencatatan dan inventarisasi yang baik, sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya survey kondisi jalan di Kota Probolinggo, maka proses penanganan ruas-ruas jalan diharapkan lebih terarah dan terprogram sesuai dengan kemampuan biaya yang tersedia.

Dasar hukum pelaksanaan survey kondisi jalan antara lain:

1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan  

1. Untuk mengetahui jenis kerusakan jalan
2. Untuk mengetahui jenis penanganan pada kerusakan jalan tersebut
3. Untuk mendapatkan pemutakhiran (updating) data kondisi jalan yang mendukung penguatan sistem database jalan serta menunjang rencana survey-survey selanjutnya.