Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari tradisi lisan, seni, adat istiadat, bahasa, hingga berbagai warisan budaya lainnya yang menjadi identitas bangsa. Keberagaman tersebut perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina agar tetap lestari di tengah tantangan modernisasi, globalisasi, perubahan sosial, serta menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian kebudayaan yang terarah dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), yaitu dokumen yang memuat kondisi faktual, potensi, permasalahan, serta rekomendasi pemajuan kebudayaan di setiap daerah. PPKD menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan PPKD harus didukung oleh data kebudayaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diperoleh melalui pendataan dan verifikasi terhadap pelaku seni, kelompok kesenian, objek kebudayaan, komunitas budaya, juru pelihara, serta lembaga adat. Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi permasalahan dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Di Kota Batu, data kebudayaan perlu diperbarui karena adanya perubahan kondisi pelaku seni, regenerasi kelompok kesenian, perpindahan pemilik Nomor Induk Kesenian, serta belum optimalnya pendataan terhadap juru pelihara punden dan lembaga adat. Oleh sebab itu, survei dalam penyusunan dan pemutakhiran PPKD menjadi langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan program pelestarian, pengembangan kebudayaan, serta penyaluran bantuan dan kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

• Memutakhirkan dan memverifikasi data 10 Borang Obyek Pemajuan Kebudayaan yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
• Mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan perkembangan Obyek Pemajuan kebudayaan daerah sebagai bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
• Menyusun basis data  Obyek Pemajuan kebudayaan yang valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan program pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.