Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik menjadi indikator keberhasilan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk memastikan penyelenggaraan layanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme evaluasi yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap aspek-aspek pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, kompetensi petugas, serta sarana prasarana. Hasil survei menjadi dasar perbaikan kualitas layanan, peningkatan akuntabilitas, serta penyusunan kebijakan tindak lanjut. Melalui SKM, instansi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan sehingga mampu melakukan reformasi dan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.
Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pencegahan korupsi memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen instansi, termasuk adanya transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam proses layanan publik. Untuk menilai budaya integritas serta potensi risiko korupsi dalam suatu unit layanan, diperlukan pengukuran yang sistematis dan berbasis data.

Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara layanan, sekaligus mengukur potensi praktik koruptif seperti pungutan liar, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidaktransparanan biaya dan prosedur. Melalui survei ini, instansi dapat memetakan area rawan korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas tata kelola, serta membangun budaya birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.

a. Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun melalui hasil indeks kepuasan masyarakat.

b. Tujuan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi yang terjadi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun guna terwujudnya pemerintahan yang bersih melalui pengukuran hasil indeks persepsi anti korupsi.