Pelaksanaan pengelolaan sampah daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Arah kebijakan ini kini diintegrasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menetapkan target 100% sampah terkelola pada tahun 2029 dan menjadikan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai indikator kunci capaian daerah. Pergeseran target nasional ini menuntut ketersediaan data timbulan dan penanganan sampah yang presisi, terstandarisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sebagai basis data administrasi dan sumber data resmi nasional menjadi instrumen mutlak

1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program pengelolaan sampah