Infrastruktur mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam konteks peran dan sumbangannya dalam pembangunan nasional. Salah satu komponen penting dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur adalah pengembangan kinerja sarana dan prasarana infrastruktur itu sendiri. Salah satu unsur utama kebijaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi adalah penyediaan infrastruktur yang baik dan memadai, seperti: sarana dan prasarana jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan sebagainya.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungan kegiatan antar daerah/wilayah, infrastruktur fisik mempunyai keterkaitan kuat dengan pengembangan dan kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

Dokumen perencanaan yang baik sudah seharusnya memenuhi kriteria SMART, yakni Spesific (jelas dan terarah), Measureable (dapat diukur), Attainable (dapat dicapai), Realistic (realistis, dapat dicapai), Timely (ada batasan waktu). Measureable (terukur) memiliki pengertian bahwa dokumen perencanaan harus dapat diukur pencapaiannya melalui target-target yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Target ini dijabarkan melalui indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Indeks ini membantu pemerintah mengevaluasi kinerja pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, dan jalan. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu memberi masukan dan solusi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur di masa depan. 

Berdasar urgensi kegiatan ini, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk menyelenggarakan kegiatan Kajian Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Probolinggo.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat dari waktu ke waktu;

2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.