Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan adaptif, pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan menuntut adanya landasan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data telah bertransformasi menjadi aset strategis yang menentukan arah dan kualitas pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpadu, di mana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk tidak hanya memproduksi data sektoral yang berkualitas, tetapi juga memastikan data tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai landasan utama dalam penyusunan program kerja maupun evaluasi kinerja.

Meskipun berbagai perangkat daerah secara rutin melakukan pengumpulan dan pembaharuan data, tingkatan optimalisasi pemanfaatannya di lapangan seringkali belum terpetakan dengan jelas. Saat ini, masih kerap dijumpai tantangan ekosistem data berupa fragmentasi antarsatuan kerja, rendahnya tingkat interoperabilitas, serta belum meratanya literasi data di kalangan aparatur sipil negara. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan inefisiensi anggaran akibat duplikasi program atau ketidaktepatan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi menyeluruh untuk melihat sejauh mana data yang tersedia telah diolah, diintegrasikan, dan digunakan secara konkret dalam siklus perencanaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pendataan pemanfaatan data pada Perangkat Daerah menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan sebagai instrumen diagnostik dasar. Kegiatan ini difokuskan untuk memetakan jenis-jenis data yang paling sering diakses, mengukur tingkat kematangan setiap Perangkat Daerah dalam memanfaatkan data, serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi aparatur. Hasil pendataan ini nantinya akan menjadi landasan evaluasi yang strategis untuk merumuskan langkah tindak lanjut, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan infrastruktur portal data, serta penguatan ekosistem data daerah yang terintegrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan pendataan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang memanfaatkan data statistik dalam mendukung perencanaan dan penganggaran, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan. Hasil evaluasi menyeluruh ini akan digunakan sebagai bahan landasan perbaikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kota Bontang.

Secara lebih rinci, pendataan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

• Inventarisasi Pemanfaatan Data Spesifik: Memetakan secara spesifik jenis-jenis data statistik yang aktif digunakan Perangkat Daerah dalam tahapan perencanaan dan penganggaran program pembangunan (seperti penyusunan RPJMD, RKPD, Renja, RKA dan DPA), penyusunan dokumen pelaporan kinerja (seperti LPPD, LKPJ, dan LKjIP), serta pemanfaatannya untuk monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

• Evaluasi Produksi dan Kepatuhan Data Sektoral: Mengidentifikasi data statistik sektoral utama yang diproduksi secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah, sekaligus mengukur tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap perolehan Rekomendasi Kegiatan Statistik (ROMANTIK) dari BPS.

• Pemetaan Saluran Akses dan Kebutuhan Format Data: Mengetahui saluran informasi yang paling diandalkan oleh aparatur (seperti Portal Satu Data Kota Bontang, website BPS, hingga SIPD e-Walidata) beserta format penyajian data (seperti spreadsheet, dashboard interaktif, atau grafik) yang paling relevan dengan kebutuhan pengguna. 

• Identifikasi Kendala Pemanfaatan Data: Menggali informasi terkait kendala utama yang menghambat pemanfaatan data statistik di lapangan, mulai dari isu ketersediaan, kemutakhiran, aksesibilitas, kesesuaian format, belum adanya prosedur baku, hingga keterbatasan SDM pengolah data di tiap Perangkat Daerah. 

• Evaluasi Sinergi Tata Kelola Data: Mengevaluasi intensitas dan efektivitas koordinasi Perangkat Daerah dengan Diskominfo (selaku Walidata) dan BPS Kota Bontang (selaku Pembina Data) guna merumuskan saran dan perbaikan tata kelola data di masa mendatang.

• Penguatan Akuntabilitas melalui Walidata Pendukung: Memastikan keabsahan dan akuntabilitas hasil pemetaan kuesioner melalui proses konfirmasi, pemeriksaan, dan persetujuan langsung dari Walidata Pendukung di masing-masing Perangkat Daerah.