DPUTR Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai   tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten Pemalang. 

Kepala Bidang Bina Marga (BM) 
a.Merencanakan   program  dan    kegiatan   Bidang  Bina  Marga  sesuai dengan dokumen perencanaan. 
b. menyusun rancangan kebijakan Bidang Bina Marga.
c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga.
d. Menyelenggarakan perencanaan  teknik dan  evaluasi bidang jalan dan jembatan yang   meliputi  penyusunan  pedoman operasional penyelenggaraan jalan  dan  jembatan;   serta  pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan  jembatan. 
e. Menyelenggarakan pembangunan jalan  dan   jembatan  yang  meliputi pengaturan   dan     pembinaan   pembangunan  jalan  dan    jembatan; pelaksanaan  bimbingan  teknis  pembangunan jalan  dan   jembatan; serta   pengawasan   dan     pengendalian  pembangunan   jalan    dan jembatan. 
f. menyelenggarakan   preservasi   jalan   dan  jembatan   yang   meliputi pembinaan dan bimbingan  teknis pemeliharaan jalan dan jembatan; pemeliharaan jalan dan  jembatan;  serta pengawasan dan  pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan. 
g. menyusun konsep inovasi pada Bidang Bina Marga.
h. mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas pada Bidang Bina Marga.
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh  pimpinan

• Mengetahui kondisi riil jaringan jalan
  Biar pemerintah/dinas tahu persis mana jalan yang baik, rusak ringan, rusak sedang, sampai rusak berat—berdasarkan data, bukan perkiraan.
• Dasar perencanaan dan penentuan prioritas penanganan
  Data ini dipakai buat nyusun program pemeliharaan, rehabilitasi, atau peningkatan jalan, termasuk menentukan ruas mana yang harus didahulukan.
• Mendukung penganggaran yang lebih tepat
  Dengan data kondisi jalan yang valid, usulan anggaran bisa lebih rasional, efisien, dan sesuai kebutuhan lapangan.
• Monitoring dan evaluasi kinerja
  Bisa dipakai buat membandingkan kondisi jalan dari tahun ke tahun, jadi kelihatan apakah kinerja penanganan jalan membaik atau belum.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
  Data yang terdokumentasi rapi bisa jadi bahan laporan kinerja, audit, dan pertanggungjawaban ke pimpinan maupun publik.
• Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy)
  Kebijakan pembangunan jalan jadi nggak asal, tapi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.