Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pengambilan kebijakan dalam kerangka perencanaan pembangunan tentu harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat peraturan perundangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur, akan memudahkan melakukan evaluasi, pemetaan potensi, serta identifikasi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar bermaksud menyusun Profil Daerah Kabupaten Blitar guna menyediakan informasi tentang pembangunan daerah pada tahun 2026. Gambaran umum pembangunan daerah meliputi berbagai sektor, seperti kondisi geografis, kependudukan, ekonomi, pendidikan, pertanian, pariwisata, inovasi daerah serta penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun nasional. Buku profil daerah dapat menjadi alat untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan informasi yang tercantum dalam buku profil daerah, masyarakat dapat mengetahui program telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan informasi kinerja pelaksanaannya.