Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta sebagai upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Penyelenggaraan PTSP Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. PTSP merupakan kegiatan pelayanan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat, mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen, sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, sesuai amanat Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Bupati/Walikota wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Adapun sasaran penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, dan berintegritas, serta terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berkualitas.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, wujud keterbukaan informasi publik, serta sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Kebumen.

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Kebumen secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Kebumen menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode Triwulan I Tahun 2026; dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan PTSP Kabupaten Kebumen sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.