Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang berkualitas yang dimaksud harus memiliki sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan, standar layanan sistem pelayanan publik, transparan, cepat, murah dan tidak berbelit-belit. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian diperkuat lagi dengan Perwal No  75 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren berbasis elektronik Dimana sangat mendorong dalam Upaya Kemantren Kraton dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan  kualitas Pelayanan kepada masyarakat; dan mewujudkan inovasi Pelayanan publik di wilayah Kelurahan dan Kemantren

Agar  terciptanya tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi dari pelayanan. Kemantren kraton berpedoman dengan Perwal No 217 Tentang Penyelenggaraan statistik Sektoral, pedoman yang jelas dan terarah dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong dan mudah diakses, serta meningkatkan keseragaman dan kemudahan dalam penyelenggaraan statistik di lingkungan instansi Kemantren Kraton . 

Maksud dan tujuan dari kegiatan pendataan jumlah pemohon layanan adalah:

1. Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik:

   Pemerintah Kemantren Kraton perlu memantau dan mengevaluasi kinerja layanan administrasi kepada masyarakat secara periodik dan transparan.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

   Data ini mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPM) yang mewajibkan fasilitas publik untuk terdaftar dan terstandar public

3. Dasar untuk Pengambilan Keputusan:
   Pengumpulan dan analisis data ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan pelayanan publik, meningkatkan kualitas layanan, dan mendeteksi kebutuhan masyarakat secara tepat.

4. Implementasi Satu Data Indonesia (SDI):
   Data ini merupakan bagian dari integrasi data sektoral yang mendukung prinsip SDI, yaitu tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.