UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 28: Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan industri pariwisata. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, setiap instansi pemerintah untuk mengumpulkan data statistik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung perencanaan pembangunan nasional. Permenpar No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata: Mewajibkan pelaku usaha (seperti hotel) untuk memberikan laporan data secara berkala kepada Dinas Pariwisata setempat.

Tujuan utama dari kegiatan pengumpulan data kunjungan wisatawan dan tingkat hunian ini adalah untuk menyediakan basis data yang akurat, valid, dan berkesinambungan sebagai instrumen utama dalam perumusan kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah. Melalui ketersediaan data ini, Dinas Pariwisata dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program promosi, memetakan tren pergerakan wisatawan, serta mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, data yang terkumpul berfungsi sebagai bahan penyusunan rencana strategis pengembangan destinasi yang tepat sasaran, guna meningkatkan daya saing pariwisata provinsi di tingkat nasional maupun internasional.