Terbitnya UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO pada tahun 2019. 
CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi-dimensi tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Sebagai bentuk komitmen atas penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan, indeks tersebut menjadi salah alat ukur kinerja pembangunan kebudayaan pada RPJMN 2020-2024, Selain itu konsep dimensi dan indikator serta metodologi penghitungan IPK telah diatur dalam Permendikbudristek No 55 Tahun 2022. IPK kembali menjadi salah satu alat ukur kinerja pembangunan kebudayaan pada RPJMN 2020-2024 dan menjadi 1 dari 45 target pembangunan pada RPJPN/RPJPD 2025-2045. 

Penetapan IPK kembali menjadi salah satu indikator pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 yang diinisiasi oleh Bappenas, dan lahirnya Kementerian Kebudayaan menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi proses penyusunan sekaligus mengembangkan IPK, baik dari segi metodologi maupun substansi. Pada tahun 2025, Kementerian Kebudayaan sudah menyusun perbaikan metodologi IPK berdasarkan hasil evaluasi selama 6 tahun penghitungan IPK seperti perbaikan indikator, penyempurnaan definisi operasional dan menyesuaikan nilai maksimum minimum. 
 

Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan Kebudayaan baik pada level nasional maupun pada level provinsi. Dari variabel yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan 7 indeks dimensi ( Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisa Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender) dan indeks komposit Indeks Pembangunan Kebudayaan