Kegiatan Kompilasi Data Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Probolinggo dilaksanakan sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi terkait kejadian kebakaran serta kegiatan penyelamatan di wilayah Kota Probolinggo. Data tersebut sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sangatlah berkontribusi bagi terciptanya kondisi yang aman dan tenteram bagi masyarakat, khususnya peraturan daerah yang menaungi regulasi terkait pemadam kebakaran. Peraturan Walikota No. 103 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, mengamanatkan agar Pemadam Kebakaran ini sigap menjalankan tugas dan fungsinya terkait penyelamatan dan evakuasi.

Selama ini, data kejadian kebakaran dan penyelamatan masih tersebar pada berbagai sumber dan belum terdokumentasi secara sistematis dan terstandar. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam analisis tren kejadian, identifikasi wilayah rawan, serta penentuan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat. 

Tujuan dari kegiatan Kompilasi Data Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Probolinggo adalah:

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir terkait kejadian pemadaman kebakaran dan kegiatan penyelamatan di Kota Probolinggo.
2. Menghimpun dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara sistematis dan terstandar guna mendukung ketersediaan data sektoral yang berkualitas.
3. Mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4. Mengidentifikasi pola, tren kejadian, serta wilayah rawan kebakaran sebagai dasar dalam penyusunan langkah pencegahan dan mitigasi risiko.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
6. Mendukung pelaksanaan Sistem Statistik Nasional serta penguatan tata kelola data pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.