Permasalahan hukum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur, berbagai permasalahan hukum muncul baik di tingkat masyarakat, instansi pemerintah, maupun lembaga hukum, yang mencakup aspek litigasi, non-litigasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029, terdapat subkegiatan indikator Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan. 

Penyusunan rekomendasi statistik permasalahan hukum menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan strategis. Dengan demikian, penguatan sistem informasi dan statistik permasalahan hukum tidak hanya mendukung fungsi teknis penanganan hukum, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian IKD Jawa Timur secara berkelanjutan.

Kompilasi data permasalahan hukum bertujuan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyajikan informasi secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang terjadi di provinsi ini.