Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi di setiap kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Umumnya, pengkajian tentang permukiman kumuh mencakup tiga hal, yaitu kondisi sik, kondisi sosial ekonomi, serta dampak dari kondisi tersebut. Kondisi sik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya dengan kualitas kontruksi buruk, infarstruktur United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) mengidenti kasi salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali. Sebagian besar pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan yang mendukung perubahan. Sehingga dalam melakukan perkembangan di kawasan perkotaan, dianggap telah mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Dalam mengentaskan permasalahan ini, pemerintah telah berupaya dalam memenuhi target MDGs dengan menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan,salah satunya dengan mengejar target zero kumuh sebagai langkah awal yang telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan lembaga yang terkait serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia

Tujuan dari kompilasi data luasan kawasan permukiman kumuh adalah menyediakan basis data yang akurat, valid dan terukur terkait tingkat kekumuhan suatu wilayah atau kawasan sebagai dasar penanganan kawasan permukiman kumuh baik yang terehabilitasi maupun peremajaan