Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Selain perda juga ada perbup yang mana peraturan bupati yang mengatur aturan yang belum ada di perda. Kalau ada Peraturan juga pasti ada pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentang dengan aturan atau hukum yakni pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang telah di tetapkan oleh daerah tersebut. Oleh karena itu aturan itu harus ditegakkan, agar tidak terjadi pelanggaran. Di daerah ada aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri, Polri. Dalam Penegakan Perda dan Perbup, Satpol PP membantu bupati dalam penegakan peratuan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat, dan pembinaan PPNS.
 

1. untuk mengurangi pelanggaran perda dan perbup di kabupaten Gresik