Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung implementasi keterbukaan informasi dan kebijakan Satu Data Indonesia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta perlu memastikan ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat, mutakhir, terstandar, dan terintegrasi. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis bukti.

Sejalan dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Yogyakarta serta Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 482 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Kota Yogyakarta, BKPSDM Kota Yogyakarta berperan sebagai produsen data sektoral kepegawaian. Dalam peran tersebut, BKPSDM berkewajiban memastikan pengelolaan data ASN memenuhi standar data nasional maupun daerah, serta didukung oleh koordinasi yang efektif dengan walidata. Ketentuan ini menjadi landasan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral secara sistematis dan berkelanjutan melalui proses kompilasi, validasi, dan diseminasi statistik ASN yang berkualitas serta dapat dimanfaatkan lintas sektor.

Penyelenggaraan sub kegiatan Kompilasi Data Statistik ASN merupakan sarana strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan sebagai salah satu basis informasi pengambilan keputusan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas pengajuan rekomendasi statistik sektoral di lingkungan BKPSDM Kota Yogyakarta yang diintegrasikan ke dalam aplikasi Romantik BPS.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan data statistik kepegawaian tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu mendukung perencanaan kebijakan berbasis data, evaluasi kinerja organisasi, serta mendorong peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS) secara berkelanjutan.