1.    Dasar Hukum

a.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b.    Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.    Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Or-ganisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
d.    Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah.

2.    Gambaran Umum

Suatu negara atau suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) disebut berdaya saing jika dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berkompetisi pada kancah perekonomian global serta di sisi lain memungkinkan peningkatan standar hidup masyarakat secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang, yang dalam hal ini, negara atau daerah memberdayakan sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alamnya.
Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri di suatu daerah berkompetisi dalam industri sejenis. Daerah berkompetisi dalam hal menawarkan lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha. Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara atau daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Porter dalam Abdullah (2002) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi.
Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta keunggulan absolut. Tarigan (2005, 75) menyatakan bahwa keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut Tarigan (2005, 75) mengungkapkan bahwa istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1917. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif, kedua negara tersebut akan diuntungkan. Ternyata, ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional melainkan juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.
Keunggulan kompetitif adalah suatu kelebihan yang membuatnya lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Setiap negara atau daerah dapat menciptakan dan mengembangkan keunggulan tersebut. Keunggulan kompetitif ini menjadi ukuran daya saing apabila suatu daerah memiliki kemampuan memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005,75), seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan menganalisis potensi ekonomi di wilayahnya. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah daerah dalam melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi makin penting. Sektor yang memiliki keunggulan merupakan prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

3.    Urgensi

Penyusunan IDSD merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana keadaan daya saing suatu daerah dari sisi institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, serta kapabilitas inovasi. Tersusunnya IDSD 2026 dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan prioritas program pembangunan daerah sesuai dengan karakter dan permasalahan daya saing daerahnya sehingga lebih terukur dan tepat sasaran. Keberadaan IDSD juga akan memudahkan pemerintah pusat, pelaku bisnis, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan terpadu di tingkat nasional maupun daerah.
Hal penting lainnya dari penyusunan IDSD 2026 ini adalah karena sejalan dengan lima dari delapan misi, dan program aksi Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan sebutan Astacita. Lima misi tersebut adalah (1) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (2) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (3) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (4) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan (5) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 

Tujuan:

1. menghasilkan Indeks Daya Saing Daerah.
2. menggambarkan kondisi daya saing daerah berdasarkan rujukan daya saing global.
3. memberikan  rujukan  dalam  penyusunan  rumusan  kebijakan,  fasilitasi,  dan pembinaan pelaksanaan litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan Iptek di daerah.
4. memberikan gambaran mengenai kelebihan (untuk pembelajaran) dan kelemahan (untuk agenda perbaikan/fasilitasi) daerah berdasarkan skor indikator daya saing.
5. mengukur faktor-faktor yang mendorong produktivitas pembentuk daya saing suatu daerah.