Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target Pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target net zero emisi gas rumah kaca. Hal itu akan dilaksanakan dengan mengupayakan penurunan jejak karbon dan jejak air untuk berbagai produk, serta meningkatkan pengelolaan tanah, air, dan hutan secara lestari. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin. (sumber :https://prabowosubianto.com/17-program-prioritas-prabowo-gibran/)

           Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga dibentuk sebagai upaya yang lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan. Upaya tersebut termasuk untuk menangani tiga krisis planet yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penumpukan berbagai limbah dan polusi. Dengan demikian pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung daya alam yang sehat untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pemerintah ke depan menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, dan menurunkan jejak karbon.

           Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan hidup agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan hutan dapat dimanfaatkan tanpa merusak keberadaannya untuk masa yang akan datang.

           Upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan antara lain yaitu:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU

3. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. PP No. 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

           Pada pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi a) Perencanaan, b) Pemanfaatan, c) Pengendalian, d) Pemeliharaan, e) Pengawasan, dan f) Penegakan Hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penjelasan dari setiap ruang lingkupnya yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu a) inventarisasi lingkungan hidup, b) penetapan wilayah ekoregion, c) penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Tahapan pertama yaitu inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar bagi tahapan kedua yaitu penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir yaitu penyusunan RPPLH. RPPLH merupakan kajian perencanaan yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota. RPPLH nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah, RPPLH Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH atau berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara daya tamping lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

3. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

a. Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

terdiri atas:

1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2) Tata ruang

3) Baku mutu lingkungan hidup

4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

5) Amdal

6) UKL-UPL

7) Perizinan

8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup

9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

10) Anggaran berbasis lingkungan hidup

11) Analisis risiko lingkungan hidup

12) Audit lingkungan hidup

13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu

pengetahuan

b. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat. Pemberian informasi ini dilakukan melalui media cetak atau media elektronik paling lama 24 jam sejak pecemaran atau kerusakan lingkungan diketahui.

2) pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara meliputi:

· evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemaran

· penggunaan alat pengendalian pencemaran lingkungan

· identifikasi dan penetapan daerah berbahaya

· penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara penghentian proses produksi, penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran, dan tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran.

4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

2) Remediasi;

3) Rehabilitasi;

4) Restorasi; dan/atau

5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

a. Konservasi sumber daya alam

b. Pencadangan sumber daya alam

c. Pelestarian fungsi atmosfer

5. Pengawasan

lingkungan

Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas izin

6. Penegakan hukum

Penegakan hukum dilakukan melalui pemberian sanksi administratif jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas:

a. Teguran tertulis

b. Paksaan pemerintah berupa:

· Penghentian sementara kegiatan produksi

· Pemindahan sarana produksi

· Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi

· Pembongkaran

· Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

· Penghentian sementara seluruh kegiatan

· Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentukan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

c. Pembekuan izin lingkungan

d. Pencabutan izin lingkungan

Maksud dari survei ini adalah untuk mengetahui impelementasi kebijakan pelestarian lingkungan hidup di pemerintah daerah sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan. Ada pun tujuannya adalah:

1) Mengidentifikasi kondisi faktual terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Memetakan berbagai faktor penghambat impelementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapai pemerintah daerah.