Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berbasis budaya, diperlukan data yang valid, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, terutama di bidang pemajuan kebudayaan. Salah satu upaya strategis dalam penyediaan data kebudayaan adalah pelaksanaan kegiatan statistik Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).

Dapobud merupakan pendataan yang mencakup berbagai aspek ekosistem kebudayaan, seperti pelaku budaya, komunitas budaya, objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, sarana prasarana, dan lainnya. Data ini tidak hanya dibutuhkan oleh instansi sektor kebudayaan, tetapi juga penting untuk menunjang sistem statistik nasional agar lebih inklusif terhadap dimensi sosial-budaya.

Ketersediaan data ini menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dalam rangka pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu, Dapobud dapat menjadi basis data untuk penyusunan publikasi berupa buku Statistik Kebudayaan  sebagai wujud penyajian data kebudayaan dalam bentuk yang sistematis, informatif, dan mudah diakses oleh berbagai pihak.
 

• Memberikan gambaran umum sebaran data kebudayaan di seluruh Indonesia pada level nasional dan provinsi
• Beberapa indikator yang dihasilkan dari Data Pokok Kebudayaan adalah

1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) menurut provinsi
2. Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) menurut provinsi
3. Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan menurut provinsi
4. Jumlah Warisan Budaya takbenda yang ditetapkan menurut provinsi
5. Jumlah Warisan Budaya takbenda yang ditetapkan menurut kategori
6. Jumlah SDM Kebudayaan menurut provinsi
7. Jumlah Lembaga kebudayaan menurut provinsi