Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang harus diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh instansi ketenagakerjaan adalah pelayanan pembuatan Kartu AK.1 (Kartu Pencari Kerja), yang menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi pencari kerja dalam melamar pekerjaan pada berbagai instansi maupun perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, penyelenggara pelayanan dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan pelayanan, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan SKM pada pelayanan pembuatan Kartu AK.1 bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Selain sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan SKM juga merupakan implementasi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan publik untuk secara berkala mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Dengan dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan pembuatan Kartu AK.1, diharapkan dapat diperoleh data yang objektif dan terukur mengenai kualitas pelayanan sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan pembuatan Kartu AK.1 (Kartu Kuning/Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja) bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) secara berkala, guna memberikan data evaluasi menuju pelayanan yang lebih baik.