Fakir miskin merupakan kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Keberadaan fakir miskin tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan struktural yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan fakir miskin memerlukan kebijakan dan program yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta berbasis data yang akurat.

Pendataan fakir miskin menjadi langkah awal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, program bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran, menimbulkan kecemburuan sosial, serta menurunkan efektivitas penggunaan anggaran negara maupun daerah. Pendataan yang baik memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, di mana mereka berada, serta jenis intervensi apa yang paling sesuai dengan kondisi mereka.

Di Indonesia, pendataan fakir miskin juga memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Selain itu, berbagai program perlindungan sosial seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat bergantung pada kualitas data kemiskinan yang dimiliki pemerintah.

Namun demikian, tantangan dalam pendataan fakir miskin masih cukup besar. Mobilitas penduduk yang tinggi, perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, perbedaan persepsi tentang kriteria kemiskinan, serta keterbatasan kapasitas aparatur di tingkat desa/kelurahan sering menyebabkan data cepat menjadi tidak akurat. Selain itu, masih ditemukan kasus data ganda, inclusion error (orang mampu tercatat sebagai miskin), dan exclusion error (orang miskin tidak tercatat).

Dengan latar belakang tersebut, pendataan fakir miskin perlu dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat desa/kelurahan, serta masyarakat. Pendataan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adil, efektif, dan tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara dapat tercapai.

1. Tujuan Umum
Menyediakan data fakir miskin yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi dan memverifikasi rumah tangga fakir miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
b. Memperbarui data fakir miskin agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terbaru di lapangan.
c. Mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (inclusion error dan exclusion error).
d. Menyediakan basis data yang dapat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial.
e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan penerima bantuan.
f. Mendukung sinkronisasi data antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan.
g. Menjadi dasar penentuan prioritas intervensi bagi rumah tangga paling rentan.
h. Memudahkan monitoring dan evaluasi program penanganan fakir miskin.