Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, bentuk tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam Program Pembangunan Nasional amanat yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian kualitas layanan publik untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai perwujudan Clean Government dalam bentuk akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Program ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang yang disingkat SKM, merupakan metode dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Metode pengukuran sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimaksudkan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat, dalam hal ini ASN di lingkup Kantor Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

Tujuan  dari  pelaksanaan  survei  ini  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan masyarakat  secara  berkala  dan  mengetahui  kecenderungan  kinerja  pelayanan kepegawaian  sebagai Unit Pelayanan Instansi Pemerintah  dari waktu ke waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.