Tersedianya sumber informasi bidang perhubungan baik kepada masyarakat,
pemerintah daerah lainnya, terutama kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam
pengambilan kebijakan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

DASAR HUKUM PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang– Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
4. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 Tentang Tata cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep–35/MenLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
14. Surat edaran Menteri Perhubungan nomor SE.7 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota di Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

Tujuan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

• Keselamatan lalu lintas   Menjamin kendaraan aman digunakan sehingga mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan teknis.
• Pengendalian pencemaran lingkungan   Memastikan kendaraan memenuhi ambang batas emisi gas buang agar tidak mencemari udara.
• Kepatuhan terhadap regulasi   Memberikan kepastian hukum bahwa kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Perlindungan konsumen   Melindungi pemilik kendaraan dan pengguna jalan dari kerugian akibat kendaraan yang tidak layak jalan.
• Pendataan dan pengawasan   Menjadi sarana pemerintah untuk mendata kondisi kendaraan dan melakukan pengawasan terhadap jumlah serta kualitas kendaraan yang beroperasi.
• Efisiensi transportasi   Kendaraan yang terawat dan layak jalan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan lebih tahan lama.