Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola data dan peningkatan kualitas kebijakan publik di bidang hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) memandang perlu dilaksanakannya kegiatan kompilasi data Administrasi Kajian Hukum Strategis. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Statistik Sektoral yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi hasil kajian kebijakan strategis yang dihasilkan di BSK Hukum. 

Selama ini, berbagai unit kerja di BSK Hukum telah menghasilkan banyak kajian serta  rekomendasi kebijakan hukum yang menjadi masukan penting bagi unit kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dalam pengambilan keputusan strategis. Namun demikian, data kajian serta rekomendasi tersebut masih tersebar, belum terdokumentasi secara sistematis, dan belum tersedia dalam bentuk basis data yang  terintegrasi. Akibatnya, proses evaluasi tindak lanjut, pengukuran efektivitas kebijakan, serta pelaporan kinerja lintas sektor menjadi tidak optimal. 

Kegiatan ini hadir sebagai upaya strategis untuk membangun sistem pendataan kajian serta rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, konsisten, dan mudah diakses. Data yang dihasilkan akan menjadi sumber utama dalam penyusunan laporan kinerja BSK Hukum, bahan evaluasi kebijakan, serta dasar dalam perumusan arah kebijakan ke depan. 

Dengan tersedianya data rekapitulasi kajian serta rekomendasi kebijakan yang terstruktur, diharapkan proses koordinasi antar unit kerja dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun basis data kajian serta rekomendasi kebijakan yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi di Badan Strategi Kebijakan Hukum yang secara khusus meliputi:

1. Menghimpun dan mengelola data kajian serta rekomendasi kebijakan pada Badan Strategi Kebijakan Hukum secara sistematis dan terukur untuk menjamin keandalan informasi kebijakan. 

2. Mengidentifikasi jumlah total kajian serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai indikator kinerja kebijakan dan peran koordinatif. 

3. Menghitung persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti unit kerja terkait sebagai ukuran efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan. 

4. Menyusun basis data rekapitulasi kajian serta rekomendasi kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung proses evaluasi, pelaporan kinerja, dan perumusan arah kebijakan strategis bidang hukum. 

5. Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan lintas sektor sebagai bagian dari sistem pengendalian kebijakan nasional.