Semakin luas wilayah dan padatnya jumlah penduduk, maka diperlukan penataan jumlah kelurahan agar pelayanan menjadi lebih optimal dan merata. Secara hukum, pembentukan dan penentuan jumlah kelurahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yang mengatur bahwa kelurahan dibentuk berdasarkan persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan, serta jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Untuk menghimpun dan menyusun data secara sistematis dan akurat mengenai kondisi wilayah, kependudukan, serta potensi yang ada di kelurahan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyediakan basis data yang valid bagi pengambilan keputusan pemerintah, serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di masyarakat.