Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Memiliki Fungsi Untuk Mendukung Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangannya Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Konstitusi Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Yang Merupakan Unit Kerja Eselon Ii Di Bawah Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Terus Berupaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung evaluasi serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dari penyelenggaraan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diperlukan pengelolaan data don statistik yang berkualitas. Kompilasi Data Kepesertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi penting dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta kegiatan, hasil tingkat pemahaman dan tingkat kepuasan peserta pembelajaran.

1. Untuk mengetahui jumlah peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi berdasarkan karakteristiknya
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
4. Untuk mengetahui Efektivitas Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi