Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, dapat melaksanakan program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.
 

1.      Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat

2.    Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan PRB