Urusan Administrasi kependudukan adalah kegiatan dalam penyusunan, penataan dan penerbitan data dari dokumen penduduk yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan digunakan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. 

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pelaksanaan Pembangunan yang semangkin meningkat membawa dampak dari adanya pertambahan penduduk, ini sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, pengatahuan dengan aspek-aspek demografi akan membantu pemerintah dalam mengambil suatu kebijkan, pengembangan program Pembangunan dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang tepat sasaran.

Data kependudukan untuk membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah atau negara, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pelayanan publik, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu daerah. Data kependudukan di antaranya kelahiran, kematian, pepindahan atau migrasi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, dan sebagainya mewujudkan buku profil perkembangan kependudukan sesuai dengan amanat Permengadri nomor 65 tahun 2010