Satuan Pelindungan Masyarakat atau sering disebut dengan Satlinmas merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang dibentuk dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dalam Pasal 8 disebutkan bahwa tugas Satlinmas adalah membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kehadiran Satlinmas yang turun langsung di tengah warga masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam rangka menciptakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Sebagai salah satu pendukung sistem keamanan nasional dalam level yang lebih kecil,  Satlinmas menjadi salah satu komponen utama yang mengisi celah antara warga dan aparat keamanan formal, sehingga masyarakat dapat merasa lebih dekat dan nyaman dengan keberadaan Satlinmas.

Satlinmas sendiri beranggotakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan. Pendataan anggota Satlinmas merupakan hal penting yang perlu dilakukan mengingat tugas dan perannya di masyarakat sehingga dengan adanya data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi anggota Satlinmas dapat digunakan untuk perencanaan program pelatihan, pengembangan kapasitas, serta alokasi sumber daya yang tepat. Melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang sistematis, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang valid guna mendukung proses evaluasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Mengumpulkan dan menghimpun data jumlah petugas Satuan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta pada tahun 2025.

2. Menyediakan laporan statistik sektoral yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

3. Mendukung keterbukaan informasi publik dan penguatan tata kelola data di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.